peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh. 3, Glugur Darat II, Kec. peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I. Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 1, TLD. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 14. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ; 2. undang-undang No. persampahan dan kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPeraturan Daerah Kota Surabaya No. Bupati. PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang. oleh PD Kebersihan kepada setiap orang atas pelayanan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota. Kelurahan berkewajiban mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan di wilayah Kelurahan masing-masing dengan membentuk Satuan Tugas. Pasal 13 Objek Retribusi adalah pelayanan yang. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung. Adapun sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Berikut akan dijelaskan gambaran umum pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung berdasarkan lima aspek pengelolaan sampah yaitu aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan, aspek teknik operasional, dan aspek peran masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lem baran. b. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. Mengingat : 1. Share on Facebook. Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,. “Terbukti di lapangan, pengguna. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sanitasi; Mengingat : 1. Metode penelitian ini yang di gunakan adalah metode. NOMOR 33 TAHUN 2011 . Kapten Muchtar Basri No. 81 Tahun 2012. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). umy. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan merupakan produk hukum pemerintah kota sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengembalikan dan menciptakan tata ruang lingkup Kota Yogyakarta sebagai kota istimewa. PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08); 18. 15. dikeluarkan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 tahun 2001 tentang pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;. 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. DKP mempunyai tugas pokok3 10. Pemerintah. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA dan WALIKOTA JAYAPURA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Soerjo; Mengingat : 1. Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati tentang Tahapan Pemberian Izin, Perbup No. Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah; PENDAHULUAN Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1). tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar. Berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa ada lonjakan penduduk di Kota Pekanbaru sejumlah 1. d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DUMAI TAHUN 2020-2021 Oleh : Raisa Hakim Nasution Email : raisa. Desomber 2015 PJ. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang ditujukan bagi masyarakat. Kewajiban dan larangan;DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, dan. 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung; 2. Daerah dikeluarkan. bahwa sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; 11. Petugas Kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapaditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. c. 000 jiwa per tahun 2014 yang menyebabkan volume timbulan sampah mencapai sebesar 2. . Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang. a. Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Undang-UndangNomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan. teratur. 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM, Menimbang: a. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi tentang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan. Penelitian 1. I KETENTUAN UMUM Pasal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 14. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat-tempat tertentu dan fasilitas umum ; b. 1 Tahun 2018, BD Tahun 2018 No. 3. 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan. Walikota adalah Walikota Cirebon. Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D). Pasal. penanganan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; b. pengelolaan sampah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan . pemerintah daerah Kota Manado membuat kebijakan Peraturan Daerah No. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan dan keselamatan di destinasi wisata; b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 28. [Pemkot Bekasi] Pemerintah Kota Bekasi. ac. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi sumber daya sehingga jumlah dinas di daerah dibatasi. PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh . Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan pasal 20 Perda Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun. Mengingat : 1. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangmenetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebersihan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada tanggal 01 Agustus 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang. skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Oleh Dinas Kebersihan KotaPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA. Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. bahwa terhadap pelayanan persampahan oleh pemerintah daerah, sesuai. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah. STUDI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Adrianus Nagong1 1Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman Alamat Korespondensi:. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang; 2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun. Penelitian ini membahas implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Kota Padang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang. 2. 2. Bupati adalah Bupati. dan kebersihan di Kota Serang, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang, perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan. 100. Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. Peraturan Daerah; d. ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya 5 Nomor Tahun 2014 tentang . bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang. 22 tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. 4. bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis adanya sampah yang berserakan di pinggiran jalan-jalan umum di wilayah Kota Serang yang ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi. Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 6. Menurut Lase (2007:26) memberikan batasan bahwa kebijakan publik. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah KotaPEMERINTAH KOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a. Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta yang berbunyi,” Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA . menetapkan lokasi TPS,. Seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. bahwa untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan diperlukan biaya dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal; c. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BAB I KETENTUAN UMUM. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11); 14. Prioritas strategi berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah peningkatan sarana dan prasarana, revisi peraturan daerah mengenaiImplementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rin Agustina A’yuni1* Nasrullah2 1,2Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia *Korespondensi: rin. 2. Perusahaan Daerah Air Bersih yang. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan IIir Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi PeJayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah kabupaten Ogan IIir Tahun 2007 Nomor 23 Seri C). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang. bahwa berkemban gnya masyarakat dan pembangunan kota menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang. aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur pengelolaan persampahan dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Pengelolaan Persampahan Kota Bau-Bau; Mengingat: 1. 10. ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor. persampahan dan kebersihan, penu menetapkan peraturan Daerah Kota palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi persampahan dan Kebersihan. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 27 Seri C); 11. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Adapun urutan mekanisme penetapan APBD menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut: a. bahwa untuk kepastian hukum penyelenggaraan kebersihan di Kota Palu, perlu membentuk Peraturan Wali Kota;. di Kota Batam, maka dalam rangka usaha mengatur penanganan kebersihan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Kebersihan Kota Batam; Mengingat : 1. tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan . penanganan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; b. TENTANG . Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangPERATURAN DAERAH KOTA MADIUN . Alasan mendasar lain ditetapkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini juga untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan. Profil. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan. PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN . Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 16. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. 2. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 23. Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. 9. 2. 8. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan. 2. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. 20. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 20212020. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sifatnya dapat dipaksakan ; 3. WALIKOTA PALANGKA RAYA, PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANGSAHdAR pun menuding anggaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan pada 2021 tidak proporsional. 102. Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,serta menampung kondisi. Walikota Palembang, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Palembang, 2015). TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra).